Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa utang luar negeri (ULN) Indonesia per bulan Februari 2025 turun dibandingkan periode sebelumnya. Jumlah tersebut berada di angka US$427,2 miliar, yang merupakan pengurangan dari total ULN pada Januari 2025 yaitu US$427,9 miliar.
Jika diamati berdasarkan tahunan, Utang Luar Negeri Indonesia meningkat sebesar 4,7 persen (year-on-year/yoy), menunjukkan perlambatan jika dibandingkan dengan kenaikan 5,3 persen di bulan Januari 2025.
Ramdan Denny Prakoso, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, mengungkapkan bahwa perubahan ini disebabkan olehperlambatan dalam pertumbuhan ULN di sektor publik serta penurunan pertumbuhan ULN di sektor swasta.
“Kondisi ULN pada bulan Februari 2025 pun turut dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar rupiah akibat penguatannya dollar Amerika Serikat terhadap sebagian besar mata uang dunia,” jelas Denny melalui pernyataan formal, Kamis (17/4/2025).
Denny pun mengungkap bahwa BI mencatat ada pengurangan dalam jumlah utang luar negeri pemerintah. Di bulan Februari 2025, total utang luar negeri pemerintah berjumlah US$204,7 miliar, menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan angka di Januari 2025 yang sebesar US$204,8 miliar.
Setiap tahun, Utang Luar Negeri Pemerintah meningkat sebesar 5,1% (year-on-year/yoY), yang sedikit di bawah angka 5,3% (YoY) seperti yang dicatat pada Januari 2025. Menurut Denny, kemajuan dalam posisi utang luar negeri pemerintah ini mayoritas disebabkan oleh perubahan alokasi dana investor non-residen dari Obligasi Negara kepada alat-alat investasi lainnya karena masih adanya ketidaktentuan pasar keuangan global yang cukup tinggi.
“Pemerintah tetap bertekad untuk menjamin kepercayaan publik dengan selalu membayar pokok dan bunganya dari hutang sesuai jadwal, serta mengatur pinjaman luar negeri dengan hati-hati dan terencana baik agar bisa mendapat pendanaan yang sangat efektif dan maksimal,” tegasnya.
Selanjutnya, Denny menyebut bahwa sebagai bagian dari alat pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penggunaan Utang Luar Negeri (ULN) tetap difokuskan pada membantu belanja pemerintahan serta mempertahankan laju perkembangan ekonomi.
Berdasarkan kategori sektoral, pinjaman luar negeri yang diterima oleh pemerintah digunakan untuk berbagai tujuan seperti memperkuat Sektor Jasa Kesehatan dan Aktivitas Sosial (mencapai 22,6% dari seluruh pinjaman luar negeri pemerintah); Administrasi Negara, Pertahanan, dan Perlindungan Sosial Wajib (sebesar 17,8%); Layanan Pendidikan (berkontribusi 16,6%); Pembangunan Infrastruktur Konstruksi (menjadi 12,1%); Perhubungan dan Logistik (memiliki persentase 8,7%); serta Industri Keuangan dan Asuransi (memberikan kontribusi sekitar 8,2%).
“Kontrol atas utang luar negeri pemerintah masih terjaga karena hampir semua utang luar negeri berbentuk jangka panjang, menyumbangkan 99,9% dari total utang luar negeri pemerintah,” demikian disebutkan.
Selanjutnya, Utang Luar Negara (ULN) swasta tetap menunjukkan pertumbuhan yang tertahan. Menurut Denny, posisi ULN swasta di Februari 2025 berada di kisaran USD194,8 miliar dan relatif tidak banyak perubahan dibanding periode sebelumnya. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ULN swasta mengalami penurunan tajam sebesar 1,6% (year-on-year/yoY), lebih signifikan daripada pengurangan 1,3% (YoY) pada bulan sebelumnya.
Denny menyatakan bahwa pertumbuhan ULN swasta berasal dari kedua sumber yakni institusi keuangan (lembaga korporasi finansial) serta badan usaha non-institusional keuangan (perusahaan korporat non-keuangan), dengan masing-masing mengalami penurunan sebesar 2,2% (year-on-year) dan 1,5% (year-on-year).
Berikut distribusi berdasarkan bidang usaha: ULN swasta tertinggi datang dari Sektor Industri Pengolahan; Layanan Perbankan dan Asuransi; Penyediaan Tenaga Listrik, Gas, Uap/Udara Hangat, dan Udara Dingin; serta Bidang Tambang dan Penggalian, yang menyumbang hingga 79,6% dari keseluruhan pinjaman luar negeri swasta. Di sisi lain, mayoritas ULN swasta masih merupakan bentuk kredit jangka panjang, mengambil porsi sekitar 76,5% dari seluruh jumlah tersebut.
Selanjutnya, sistem utang luar negeri di Indonesia masih stabil dan kuat, berkat implementasi pendekatan yang hati-hati dalam mengatur hal tersebut. Ini dapat dilihat dari penurunan rasio utang luar negeri Indonesia dibandingkan Produk Domestik Bruto (PDB), turun menjadi 30,2% pada bulan Februari 2025 dari angka 30,3% pada Januari 2025, ditambah lagi dengan dominansi utang jangka panjang yang mencakup 84,7% dari seluruh utang luar negeri.
Untuk menjamin bahwa struktur utang luar negeri (ULN) tetap stabil, Denny mengonfirmasi bahwa Bank Indonesia (BI) serta pemerintah perlu terus meningkatkan kerja sama mereka dalam pengawasan dinamika UTI.
“ULN juga akan terus dimaksimalkan perannya guna mendukung pendanaan pembangunan serta menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Langkah ini diambil sambil mencoba seminimal mungkin mengurangi risiko-risiko yang bisa memengaruhi kestabilan ekonomi,” demikian disampaikan oleh Denny.
Leave a Comment