Zenium dot ID.CO.ID-JAKARTA
Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa utang luar negeri Indonesia di bulan Februari 2025 berkurang menjadi US$ 427,2 miliar dari sebelumnya US$ 427,9 miliar pada Januari 2025.
Setiap tahun, Utang Luar Negeri (ULN) meningkat 4,7% (year-on-year/yoy), lebih lambat dibandingkan dengan kenaikan 5,3% di bulan sebelumnya.
Ramadan Denny Prakoso, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, menyebutkan bahwa penurunan itu disebabkan oleh perlambatan tumbuhnya Utang Luar Negeri Kementerian/Lembaga pemerintah serta pengurangan dalam pertumbuhan Utang Luar Negeri di sektor swasta.
“Posisi Utang Luar Negeri pada bulan Februari 2025 turut dipengaruhi oleh peningkatan nilai tukar dolar Amerika Serikat melawan sebagian besar mata uang dunia, termasuk rupiah,” jelas Ramdan dalam pernyataannya, Kamis (17/4).
Ramadan mengatakan bahwa utang luar negeri pemerintah mencapai US$ 204,7 miliar, agak lebih rendah daripada angka Januari 2025 yaitu US$ 204,8 miliar. Dilihat secara tahunan, utang luar negeri pemerintah meningkat 5,1% (year-on-year/yoy), turun sedikit dari 5,3% (yoy) di bulan sebelumnya.
Penurunan tersebut sebagian disebabkan oleh alihnya investasi dari pelaku pasar non-residen dari surat utang pemerintah dalam negeri (SBN) menuju instrumen-instrumen lain akibat ketidakstabilan pasar secara global.
Pihak berwenang menyatakan kesetiaannya dalam mempertahankan kepercayaan publik terhadap aspek finansial dengan melakukan pelunasan hutang sesuai jadwal serta mengatur pinjaman luar negeri dengan cermat dan efektif.
“Kerajaan tetap komitmen dalam menyimpan kepercayaan publik melalui pelaksanaan pembayaran pokok dan bunganya tepat pada waktunya, sambil juga menanganinya hutang luar negeri dengan hati-hati dan bertingkat demi mencari pendanaan yang sangat efektif dan maksimal,” ujarnya.
Sebagai komponen dalam pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Utang Luar Negeri yang diterima oleh pemerintah dipakai untuk memajukan beberapa bidang utama seperti Jasa Kesehatan dan Aktivitas Sosial (22,6%), Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan (17,8%), Layanan Pendidikan (16,6%), Pembangunan Infrastruktur (12,1%), Sektor Transportasi dan Logistik (8,7%), serta Industri Perbankan dan Asuransi (8,2%).
Ramadan menjelaskan bahwa sebagian besar hutang luar negeri yang dimiliki oleh pemerintahan adalah berbentuk pinjaman jangka panjang, dengan persentasenya mendekati 99,9% dari jumlah total hutang luar negeri pemerintah.
Sebaliknya, ULN swasta masih bertahan di angka US$ 194,8 miliar, meskipun terjadi penurunan yang lebih signifikan sebesar 1,6% (year-on-year/yoy), dibandingkan dengan pengurangan 1,3% (yoy) pada bulan Januari lalu.
Penurunan tersebut berlangsung di kedua kategori besar itu, yaitu institusi finansial yang menyusut sebesar 2,2% dan badan non-keuangan yang mengalami penurunan 1,5%.
Bidang-bidang utama yang menyumbangkan investasi langsung asing non-residen meliputi sektor manufaktur, layanan perbankan dan asuransi, pembangkit tenaga listrik dan energi, serta tambang, yang secara bersamasama membentuk 79,6% dari keseluruhan investasi tersebut. Kebanyakan pinjaman dalam hal ini memiliki tenggat waktu lama, yaitu sebesar 76,5%.
Secara umum, struktur utang luar negeri negara kita masih dianggap sehat. Perbandingan antara utang luar negeri terhadap Produksi Dalam Negeri (PDN) menurun menjadi 30,2% pada bulan Februari, dibandingkan dengan 30,3% pada Januari. Di samping itu, mayoritas utang luar negeri adalah dalam bentuk jangka waktu yang lebih panjang, mencakup 84,7% dari seluruh utang luar negeri Indonesia.
BI bersama Pemerintah terus meningkatkan kerjasamanya dalam hal koordinasi guna menjamin bahwa penanganan utang luar negeri tetap dilakukan dengan hati-hati. Langkah-langkah tersebut bertujuan supaya utang luar negeri masih dapat menjadi alat pendanaan pembangunan yang aman serta membantu perkembangan perekonomian negara secara berkesinambungan.
Leave a Comment