Zenium dot ID
Di belakang terobosan manajemen limbah menjadi tenaga listrik yang mendapat banyak apresiasi dari para petinggi negara, PSEL di Tempat Pembuangan Akhir Benowo turut memberikan kontribusi sebesar Rp 9 miliar per tahun kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Surabaya.
Ketua DLH Kota Surabaya, Dedik Irianto, menyatakan bahwa kerja sama antara mereka dan PT Sumber Organik (PT SO) dimulai pada tahun 2022 untuk mengatasi masalah limbah.
“Kerja sama ini melalui
tipping fee
Oleh karena itu, sejak awal aturan tersebut telah ditetapkan. Misalkan dalam kontrak awal disebutkan, biaya pencopotan pada tahun pertama adalah Rp 191 ribu per ton,” jelas Didik saat berada di Tempat Pembuangan Akhir Benowo, Kamis (17/4).
Kolaborasi antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT SO, sambung Didik, telah terjadi selama 13 tahun. Di tahun ini, biaya tipping fee yang wajib ditanggung oleh perusahaan itu untuk membayar ke pemkota setiap ton sampahnya adalah sebesar Rp 232 ribu.
Dedik menuturkan kerja sama
tipping fee
Ini memiliki dampak yang menguntungkan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Sebab mereka memanfaatkan harta milik pemerintah kota, maka mereka wajib membayar sewa untuk harta tersebut setiap tahun sekitar Rp 9 miliar,” tambahnya.
Sekitar tahun 2032, kolaborasi antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT SO direncanakan akan usai. Akan tetapi, penambahan masa berlaku dari biaya tipping dapat dipertimbangkan apabila terjadi pertukaran teknologi kepada pihak Pemerintah Kota Surabaya minimal setahun menjelang akhir perjanjian.
“Mereka memiliki tanggung jawab untuk mentransfer teknologi. Sebelum berakhir, tepatnya satu tahun sebelumnya, mereka diharuskan mengalihkan teknologi itu kepada Pemerintah Kota Surabaya,” jelas Dedik.
Pada saat bersamaan, Dedik menyebutkan bahwa berbagai pemerintah daerah sering berkunjung ke PSEL TPA Benowo guna belajar tentang manajemen limbah. Bahkan, departemen juga telah melakukan kunjungan sebanyak enam kali dalam tahun 2025 tersebut.
“Jika pemerintah daerah sering melakukannya. Sedangkan tingkat kementerian telah mencapai urutan keenam pada tahun 2025. Dimulai dari Menteri Lingkungan Hidup, Menteri PU, Menko Pangan, Menko Infrastruktur, lalu Wakil Ketua MPR, total enam kali,” jelas Dedik dengan tegas.
(*)
Leave a Comment