Prabowo Akan Melantik Gubernur-Wagub Papua Pegunungan dan Bangka Belitung Hari Ini

JAKARTA, Zenium dot ID

– Presiden Prabowo Subianto bakal mengambil sumpah bagi gubernur serta wakil gubernur Papua Pegunungan dan Bangka Belitung di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Kamis tanggal 17 April 2025.

Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan adalah John Tabo dan Ones Pahabol.

Pada saat yang sama, Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung adalah Hidayat Arsani dan Hellyana.

“Rencana pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025, Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, diketahui bakal mengadakan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Pegunungan serta juga bagi Gubernur dan Wakil Gubernur dari Kepulauan Bangka Belitung yang berperiode tahun 2025 hingga 2030,” ungkap Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana lewat pernyataan resmi pada hari Kamis (17/4/2025).

Yusuf mengatakan bahwa upacara pengambilan sumpah jabatan akan berlangsung pukul 14.00 WIB di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Pelantikan tersebut juga akan disaksikan oleh sejumlah pejabat negara dan lokal, ketua-ketua partai politik beserta dengan berbagai undangan istimewa lainnya.

“Ini adalah bagian dari jalannya proses konstitusi dan menunjukkan janji besar pemerintah untuk membentuk pemerintahan lokal yang semakin efektif, efisien, terbuka, serta fokus pada layanan masyarakat,” jelasnya.

Berikut informasinya, kedua kepala daerah beserta waktunya pelantikan masih tertunda karena adanya perselisihan pemilihan kepala daerah yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

Akibatnya, mereka tidak bisa diangkat secara bersamaan oleh Prabowo pada tanggal 20 Januari 2025 kemarin.

Pada hari tersebut, Kepala Negara menginagurasi 961 kepala daerah tanpa perselisihan di Istana Presiden Jakarta.

Telah diketahui bahwa proses pengangkatan Hidayat Arsani sebagai Gubernur serta Hellyana sebagai Wakil Gubernur yang baru di Kepulauan Bangka Belitung telah ditunda sebanyak tiga kali. Penundaan ini pertama kali disebabkan oleh adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan setelah itu dipengaruhi oleh agenda kerja dari Presiden.