BANJAMASINPOST.CO.ID
– Pemprov Kalimantan Selatan sudah mengalokasikan tanah seluas lima hektar di Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru untuk membangun Sekolah Rakyat. Sementara menanti penyelesaian konstruksi sekolah tersebut, perekrutan siswa akan segera dimulai.
Plt Kepala Dinas Sosial Kalimantan Selatan, Gusti Yanuar Noor Rifai menyebut bahwa penyaluran ini didampingi oleh beberapa unit kerja yang dimiliki oleh Kemensos termasuk Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Panti Sosial Budi Luhur serta Eka IPWL. “Saat ini, tempat belajar kami fokuskan pada bangunan-bangunan tersebut terlebih dahulu. Pembangunan gedung sekolah nantinya akan dipenuhi dari anggaran dalam negeri,” jelas Rifai, Rabu kemarin.
Program Sekolah Rakyat bertujuan untuk membantu anak-anak yang berasal dari latar belakang kurang mampu, termasuk anak tanpa rumah, pengembara, dan pemetik sampah. Walaupun pedoman teknis sedang ditelaah oleh Kemensos, Dinsos Kalsel sudah aktif dengan mengatur dukungan lokalnya sendiri.
Rifai mengatakan bahwa sosialiasi akan dijalankan oleh para pendamping kesejahteraan sosial (PKS), yang terdistribusi di seluruh kabupaten atau kota, dan mereka mendapat dukungan dari Dinas Sosial lokal. Di sisi lain, tahap pendaftaran calon siswa ditargetkan dimulai antara bulan Mei sampai Juni tahun 2025.
Pemerintah Kabupaten Balangan pun telah memulai proses koordinasi dan perencanaan untuk Sekolah Rakyat. “Saat ini kami tengah berusaha mendapatkan tanah seluas lima hektar,” jelas Kepala Dinas Sosial Balangan, Ribowo, pada hari Selasa (15/4).
Rencana pembangunan Sekolah Rakyat yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan positif dari Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Bupati Muhammad Rusli sudah mengunjungi Kementerian Sosial (Kemensos), sebagai pemimpin utama proyek tersebut, untuk menjamin bahwa Kotabaru termasuk dalam program ini.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kotabaru Nurviza, pada hari Selasa tanggal 15 April, menjelaskan bahwa mereka tetap berkoordinasi lewat Zoom Meeting dengan Kementerian Sosial. Di antara 291 permohonan yang diajukan oleh kabupaten dan kota, kotamadya Kotabaru termasuk dalam 200 aplikasi awal untuk Program Sekolah Rakyat.
Menurut informasi yang dikumpulkan dari situs web Kementerian Sosial, Sekolah Rakyat merupakan sebuah lembaga pendidikan asrama tanpa biaya bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu atau sangat miskin. Tujuan utamanya adalah menjangkau siswa-siswa yang berada pada desil 1 dan desil 2 dalam survei sosioekonomi nasional DTSEN. Proses seleksinya akan diselenggarakan secara bertahap dimulai dengan pemeriksaan terhadap kondisi finansial mereka sebelum melanjuti ke ujian akademis.
Sekolah Rakyat bakal diluncurkan mulai dari tingkat SD sampai SMA sesuai dengan standar pendidikan yang ada di negara ini. Di samping mata pelajaran reguler, program studi mereka juga akan fokus pada pembentukan karakter, keahlian memimpin, rasa cinta tanah air serta kemampuan praktis.
Nurviza menyebut bahwa Pemerintah Kabupaten Kotabaru sudah menyiapkan tanah seluas 10 hektare untuk mendirikan Sekolah Rakyat di wilayah Kecamatan Pulaulaut Kepulauan. Menurut data DTSEN, kira-kira 20.000 anak dari Desa 1 dan Desa 2 akan menerima manfaatnya.
Dalam prosesnya, Dinas Pendidikan bertugas sebagai sumber daya bagi para pengajar. Sementara itu, urusan konstruksi dipercayakan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Terpisah, Robby, seorang warga desa Bakau yang berada di kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan senang hati menyambut antusiasme dan perhatian pemerintah untuk mendukung pendidikan anak-anak dari kalangan keluarga kurang mampu. “Namun, harapan saya juga adalah agar pihak pemerintahan daerah dapat lebih mengedepankan peningkatan sarana dan prasarana dasar pada setiap area,” ungkapnya.
Ini disebabkan oleh banyaknya sekolah dengan lantai tanah, bangunan yang sudah terancam roboh, peralatan seperti meja dan kursi yang kondisinya memprihatinkan, gaji guru yang rendah serta jalanan ke sekolah yang rusak parah ketika musim hujan tiba.
Misalnya saja Robby, sang Ketua Tim Percepatan Pembentukan Calon Kabupaten Tanah Kampung Lima, merasa sangat prihatin saat melihat kondisi SMA di Gunung Batu Besar yang kini tak lagi pantas disebut sebagai tempat pendidikan. Menurut pengamatannya, gedung sekolah tersebut tampak serupa dengan bangunan dari era 1970-an hingga 1980-an.
Di Jalan Kilometer 1, Sungai Durian, setiap kali terjadi hujan lebat selama kurang lebih dua jam, anak-anak mengalami kesulitan untuk pergi ke SMP dan SMK Sungai Durian.
(tab/msr/ell)
Leave a Comment