JAKARTA, Zenium dot ID
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menganggap klaim Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bahwa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, tetap menjadi atasan-nya sebagai sesuatu yang tak pantas.
Itu dikemukakan oleh Yunarto Wijaya dalam diskusi Sapa Indonesia Pagi bertajuk ‘Menteri Kunjungi Jokowi, Isu ‘Mata Hari Kembar’ Menjadi Sorotan’.
Kompas TV
, Kamis (17/4/2025).
“Detik itu merupakan saat Lebaran, kita berpandangan baik bahwa tidak ada hal mencolok, karena Bu Sri Mulyani dan Pak BGS (Budi Gunadi Sadikin) turut mengunjungi rumah Ibu Megawati, kemungkinan beberapa menteri juga menjenguk rumah Pak Susilo,” jelas Yunarto.
“Tetapi ketika membicarakan hal tersebut dengan lebih rinci, pernyataan bukan berasal dari beberapa menteri tetapi langsung dari Mas Trenggono yang menyampaikan bahwa dia masih setia pada atasan beliau. Saya pikir ini kurang sesuai dengan norma-norma pemerintahan,” tambahnya.
Yunarto mengungkapkan bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Sakti Wahyu Trenggono berada di bawah tanggung jawabnya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, posisi yang membuatnya menjadi asisten bagi Presiden Prabowo Subianto pada masa kini.
Selain itu, Yunarto mengkritik pembicaraan tentang “surya kembar” yang belum pernah terjadi dalam situasi transisi kekuasaan dari Megawati Soekarnoputri kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), atau bahkan saat SBY beralih ke Joko Widodo. Menurut Yunarto, interpretasi umum tentang surya kembar ini timbul lantaran Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, sekarang menjadi wakil presiden.
“Ini tentu saja aneh, karena jika definisi kelangsungan hidup ditafsirkan secara harfiah, maka putra dari mantan presiden malah diposisikan sebagai wakil presiden. Jadi, apabila kita melakukan kritik terhadap hal ini akan muncul pertanyaan: apakah seorang wakil presiden bernama Gibran lebih banyak bertemu dengan Pak Prabowo atau ayahnya sendiri yang pernah menjabat sebagai presiden,” ungkap Yunarto.
“Ini membuat banyak orang bertanya, apakah Gibran lebih setia pada Prabowo atau pada ayahnya sendiri yang pernah menjadi Presiden. Pertanyaan semacam ini tentu akan timbul secara natural, dan bagi saya hal ini merupakan bagian dari pendidikan demokrasi,” tambahnya.
Maka, sebut Yunarto, hendaknya tidak mempermasalahkan terjemahan istilah demokrasi atau keberlanjutan dengan konsep-konsep yang dapat menciptakan perdebatan semacam ini.
Pertanyaan penting lainnya adalah, meskipun kita berbicara tentang twin sun atau matahari kembar, akan terdengar aneh jika ada dugaan tentang matahari kembar tersebut tidak ditujukan pada Gibran. Jelas sekali bahwa Gibran, yang secara konstitusional memiliki kedudukan sebagai putra presiden dan mempunyai wewenang,” ungkap Yunarto.
“Biasanya masalah ‘matahari kembar’ ini ditujukan pada wakil presiden yang dianggap memiliki kekuatan berlebihan melewati batas seharusnya sebagai hanyalah asisten presiden,” tambahnya.
Leave a Comment