PIKIRAN RAKYAT
– DPRD Kota Bandung menyuarakan keprihatinan terkait adanya calo untuk program pelatihan kerja di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), termasuk individu yang sering kaliikut serta dalam kegiatan tersebut. Mereka juga mendesak agar Disnaker menjadi lebih inovatif dalam menggunakan dana alokasi untuk penyelenggaraan pelatihan kerja.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung Iman Lestariyono menyebutkan bahwa dana yang dialokasikan untuk Disnaker tahun 2025 melebihi batas Rp 100 miliar. Pada awalnya, anggaran Disnaker dipotong sebesar kurang lebih Rp 20 miliar karena kebijakan penghematan, namun kemudian direvisi menjadi pemangkasan hanya sekitar Rp 2 miliar saja.
Menurut Iman, pengurangan efisiensi anggaran tersebut dilakukan karena mempertimbangkan bahwa berbagai program tentang pemajuan ekonomi dan masyarakat cukup besar. Lebih spesifiknya, lanjut dia, program pelatihan kerja mendekati 70% dari total anggaran Disnaker.
Mari kita berharap bahwa dari pelatihan ini dapat turut membantu dalam usaha menekan angka pengangguran di Kota Bandung. Dengan memberikan keterampilan teknis maupun non-teknis kepada masyarakat, kami bertujuan agar mereka memiliki kemampuan untuk memulai bisnis sendiri ataupun ikut bekerja, seperti yang diinginkan oleh Iman pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025.
Menurutnya, pengembangan keahlian dan kompetensi lewat program pelatihan pekerjaan perlu didukung oleh persiapan pasar kerja. Terlebih lagi, pada berbagai kesempatan ia melihat Dinas Tenaga Kerja juga memberikan dukungan dalam bentuk modal untuk para peserta pelatihan.
“Oleh karena itu, jika ingin bersikap idealistis, penilaian (untuk para peserta pelatihan) sebaiknya dimulai dari awal. Harus dihindari agar tidak menjadi semacam joki dalam program pelatihan ini; tetaplah menggunakan orang yang sama setiap waktu. Itu adalah salah satu hal penting yang perlu diperhatikan oleh kita semua dan upaya untuk menciptakan keseimbangan,” ungkap anggota partai PKS tersebut.
Contohnya, jika dalam satu area diperlukan seorang peserta pelatihan, bukanlah orang-orang yang dekat dengan aparatur kewilayahan saja yang boleh mengikutinya, melainkan juga warga yang sungguh-sungguh memerlukannya. Ini termasuk, lanjutnya, untuk mendorong kesetaraan hak penyandang disabilitas.
Ternyata, Iman menyebut bahwa dirinya masih belum dapat menentukan efek dari kegiatan pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Disnaker terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandung. Menurutnya, dewan juga mendukung agar Disnaker menjadi lebih inovatif saat menjalankan program pelatihan kerja tersebut.
“Kursus-kursus tersebut banyak diminati oleh publik, namun dana kami terbatas. Kami mencoba untuk mengatasinya dengan mendesak ide seperti kendaraan bermotor berupa unit layanan pelatihan pekerjaan yang dapat menjangkau masyarakat secara langsung, sebagaimana dilakukan di Jakarta,” jelasnya.
Oleh karena itu, Iman berharap bahwa Disnaker juga bisa lebih efisien dalam penggunaan anggaran untuk pelatihan kerja. Dia menambahkan bahwa program pelatihan magang ini dapat dilakukan bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan, sehingga para peserta memiliki kesempatan yang lebih besar untuk segera dipekerjakan. ***
Leave a Comment