Kemenkum Kalsel Bentuk Kerjasama Mendukung Perubahan Hukum yang Lebih Baik

kalsel.Zenium dot ID

, BANJARMASIN – Kantor Wilayah Kementerian Hukum di Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) sedang mengerjakan penguatan semangat
kolaborasi
bersama pihak berwenang setempat untuk mendorong perubahan hukum di wilayah tersebut.

“Kehadiran pemerintah daerah amat vital sebagai mitra utama bagi Kementerian Hukum dalam menciptakan layanan publik yang jernih, efisien, serta selaras dengan kebutuhan rakyat,” ungkap Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel Nuryanti Widyastuti saat ditemui di Banjarmasin, Rabu.

Pernyataan tersebut diberikan ketika BSK Kementerian Hukum RI mensosialisasikan program pembinaan pengisIAN data penunjang Indeks Reformasi Hukum (IRH) untuk semua pemerintahan kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dalam acara yang dilangsirkan di Balai Pertemuan Garuda.
Kemenkum Kalsel
.

Nuryanti menyatakan bahwa IRH adalah alat vital dalam menilai kesuksesan reformasi hukum, yang mencakup usaha pengenalan, pembagian wilayah, dan penyetaraan regulasi di tingkat lokal.

Ketua Badan Sokongan Kelembagaan Pengawasan Regulasi dan Pembinaan Hukum Departemen Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Junarlis, menggarisbawahi bahwa perbaikan sistem hukum yang berhasil akan memiliki dampak signifikan pada jaminan hukum.

Dia mengatakan bahwa Indeks Reformasi Hukum tidak hanya merupakan skor evaluasi, melainkan juga indikator betapa jauhnya pemerintah daerah berhasil menciptakan sistem peradilan yang adil, terbuka, serta mendukung kepentingan rakyat.

Menurutnya, IRH diciptakan untuk menilai beberapa sisi perubahan hukum, seperti penyelarasan ketentuan, meningkatkan keterampilan pembuat undang-undang, serta membatalkan aturan yang sudah usang dan tak lagi sesuai.

Menurut dia, kualitas data pendukung sangat penting. Oleh karena itu, pihak pemerintah di daerah perlu sungguh-sungguh dalam mengumpulkan semua dokumen secara menyeluruh dan akurat sehingga evaluasi pada tahun ini dapat meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Junarlis mengatakan bahwa sinergi antara berbagai departemen, kerjasama tim yang kuat, serta dedikasi besar setiap entitas hukum dalam wilayah tersebut merupakan faktor utama untuk mencapai hasil terbaik.

“Kami tidak dapat beroperasional secara individual; reformasi hukum membutuhkan kerja sama yang solid supaya hasilnya sungguh-sungguh mencapai intinya serta membawa pengaruh konkret kepada publik,” ungkapnya.

(antara/jpnn)