Zenium dot ID, SAMARINDA
– Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mulai menguatkan upaya mereka untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur jalan nasional di daerah tersebut dengan menggunakan metode kontrak multi-tahun.
Pada tahun ini, tiga jalur utama mendapat prioritas. Ketiganya adalah Simpang Blusu, Simpang Damai, serta Simpang Barong Tongkok menuju Mentiwan, dimana bagian akhir ini merupakan area yang sangat vital.
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menggarisbawahi pentingnya fokus pada rute Barong Tongkok-Mentiwan karena tingkat kerusakannya yang sangat parah. “Kami tidak berkeinginan melakukan pekerjaan secara parsial. Semuanya harus diselesaikan dengan komprehensif supaya warga dapat merasakan keuntungannya.”
Sebelumnya hanyalah perbaikan sementara,” katanya.
Ekti menekankan cara kerja BBPJN yang sejauh ini lebih bersifat terfragmentasi, di mana pendekatan yang digunakan mengacu pada skema Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan fokus pada titik spesifik.
Menurut dia, model semacam itu malah akan memperpanjang persoalan tersebut. Dia menekankan untuk fokus sepenuhnya pada sebuah titik penting dalam pelaksanaannya di tahun 2025 ini.
Konstruksi jalur ini direncanakan dimulai di bulan Juni 2025 dan akan dikerjakan sampai tahun 2027 dengan durasi total tiga tahun.
Dengan dana keseluruhan senilai Rp900 miliar, proyek MYC meliputi rute-rute penting seperti SP1-Muara Gusi, Muara Gusi-Simpang Kalteng, serta Barongonian
Tongkok–Mentiwan.
Di wilayah Kutai Barat, ada beberapa kesulitan khusus yang harus diatasi. Menurut Ekti, area tersebut tak punya jalan provinsi; hanya terdapat jalanan daerah serta nasional. “Karena itu, kita tidak dapat bergantung pada pemerintah kabupaten maupun propinsi sendirian,” katanya.
Jalanan nasional menjadi tanggung jawab BBPJN, namun kami memiliki kewajiban politik untuk menggerakkan pemerintah pusat supaya lebih serius dalam penangannya,” tegasnya. (adv/hms7)
Leave a Comment