Zenium dot ID
– Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memang terkenal karena kerap mengenalkan inovasi baru yang menjadi perhatian banyak orang.
Sering kali terobosan yang dilakukan Dedi Mulyadi mengundang beragam pendapat baik positif maupun negatif.
Banyak masalah yang timbul pun langsung diselesaikan oleh sang kepala daerah berumur 54 tahun hingga menjadi perbincangan hangat di media sosial, termasuk salah satunya adalah keputusan untuk menghapus denda serta pelunasan tunggakan pajak Kendaraan Bermotor bagi warganya.
Bukan hanya itu saja, tetapi juga tentang denda tidak resmi yang harus dibayar oleh para pengemudi angkot di wilayah Puncak, Kabupaten Bogor. Kasus ini pun menjadi perbincangan hangat dan menarik perhatian netizen di dunia online.
Apa sebabnya Gubernur Jawa Barat sering kali keluar langsung untuk bertemu dengan masyarakat sehingga keputusannya senantiasa menarik perhatian?
Ternyata alasan tersebut muncul karena Dedi menghendaki untuk menyajikan pelayanan kilat bagi penduduknya di wilayah Tanah Pasundan.
“Kenapa sih Kang Dedi harus selalu turun aja selalu turun? Di kita ini memang harus segera dimulai dengan contoh, kalau tidak dicontohi tidak turun susah selesai atau pakai metodologi birokrasi melalui pendekatan formal berjenjang dan terstruktur perlu waktu yang panjang,” ungkap Gubernur Dedi melalui video yang dibagikkannya di Instagram @dedimulyadi71, Minggu (13/4/2025).
Dedi pun menyebutkan pula bahwa dirinya menginginkan proses tersebut dilaksanakan dengan cepat tanpa kerumitan berlebih dan harus efektif.
“Tujuannya adalah untuk mencapai percepatan tidak hanya dalam hal peningkatan kinerja birokrasi tetapi juga kinerja sosial guna memenuhi harapan psikologi masyarakat umum sehingga setiap individu dapat melaksanakan hak dan tanggung jawabnya dengan optimal,” terang lelaki yang akrab dipanggil KDM tersebut.
Atas tindakan yang telah ia lakukan, Dedi Mulyadi kemudian mengajukan permintaan maaf kepada warga Jawa Barat.
“Saya ingin mengajukan permintaan maaf kepada semua warga Jawa Barat atas gangguan yang ditimbulkan oleh berbagai tindakan dan keputusan yang saya ambil setiap harinya, karena pasti ada di antara Anda yang kurang suka,” tambahnya.
Kang Dedi menghadapi banyak kritikan terkait tindakan yang ia lakukan karena dia merasa kritik tersebut merupakan bentuk peringatan.
Dedi juga menyebutkan bahwa seorang teman dekat yang baik adalah mereka yang memberikan pengingat, walaupun ada banyak pihak yang memiliki ekspektasi tinggi dan puas dengan tindakannya dalam membangun Provinsi Jawa Barat.
Dia sama sekali tak keberatan dengan adanya orang-orang yang tidak menyukai atau menyetujui tindakannya karena gubernur Jawa Barat tersebut mengatakan bahwa sebagai pemimpin, dia harus bisa berada di tengah-tengah dukungan dan kritik. Dia juga menjelaskan bahwa sudah wajar jika ada pihak yang mendukung dan ada juga yang menentang.
Gebrakan Baru Dedi Mulyadi
Sebelumnya, Dedi Mulyadi menghadirkan terobosan baru dalam lingkungan PNS Provinsi Jawa Barat.
Inovasi terbaru yang diluncurkan Dedi Mulyadi bagi pegawai negeri sipil (PNS) ini diambil setelah dia sebagai mantan Bupati Purwakarta sebelumnya mengeluarkan keputusan kontroversial di lingkungan sekolah.
Sebagian besar aturan tersebut menegakkan larangan bagi sekolah untuk mengadakan perjalanan studi keliling di luar daerah, melarang upacara wisuda dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas, dan juga memerintahkan agar para siswa harus membawa sampah ke dalam lingkungan sekolah.
Salah satu kebijakan yang menarik perhatian dari Dedi Mulyadi adalah pencabutan semua tunggakan pajak kendaraan bermotor serta pemberian dana kompensasi kepada pengemudi angkot agar mereka tidak beroperasi selama masa arus mudik dan balik pada hari raya Lebaran.
Berikut adalah inovasi terbaru dari Dedi Mulyadi mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN):
1. Biarkan Pegawai Negeri Sipil Bekerja dari Rumah untuk Merawat Orang Tua
Baru-baru ini, Dedi Mulyadi merancang program bernama “Jabar Nyaah ka Indung” atau “Jabar Sayang Ibu”, yang kemudian digelar secara bersama-sama oleh semua pemerintah kotamadya dan kabupaten se-Jawa Barat.
Sistem ini membolehkan pegawai negeri sipil melaksanakan tugas dari tempat tinggalnya guna menjaga orang tua mereka.
Keringanan ini hanya ditujukan untuk pegawai negeri sipil yang tetap harus merawat ibunya yang sedang sakit atau memerlukan penanganan khusus.
“Pada dasarnya, pekerjaan dapat diselesaikan baik di kantor ataupun dari rumah, bergantung pada sifat pekerjanya. Apabila sang ibu mengalami keadaan darurat atau penyakit, tanggung jawab tersebut bisa dipindahkan kepada kolega yang lain,” jelas Dedi ketika ditemui di Pendopo Bupati Cianjur, Jum’at (11/4/2025) sore hari.
Menurut Dedi, kebijakan tersebut mencerminkan penghargaan dari pemerintah atas dedikasi seorang anak terhadap sang ibu.
“Kelak akan terdapat sistem pemantauan. Pada zaman serba digital saat ini, tugas-tugas administrasi, seperti menyusun surat atau laporannya, dapat diselesaikan di dalam rumah,” ujarnya.
Selanjutnya, Dedi menyatakan bahwa dengan adanya program “Jabar Nyaah ka Indung”, seluruh PNS beserta pekerja BUMD pada level provinsi, kota, dan kabupaten di Jawa Barat wajib mempunyai seorang ibu asuh yang perlu mereka urusi, terkhusus untuk keperluan dasar hidupnya.
“Dari seluruh Jawa Barat, terdapat 50.000 ibu yang turut serta dalam program ini,” jelas Dedi.
Menurut orang tersebut, tujuan dari program ini adalah memperbaiki keadaan wanita-wanita miskin, terlebih bagi mereka yang berjuang dengan kesulitan finansial sehari-hari.
Dengan langkah ini, Dedi menginginkan semua bagian dari masyarakat untuk ikut serta secara proaktif dalam menyanjung tinggi jasa para ibu, yang telah lama menjadi tulang punggung bagi keluarga dan lingkungan sekitar.
Untuk meriahkan acara tersebut, Dedi Mulyadi menganugerahi kesempatan kepada lebih dari seribu wanita di Cianjur guna melimpah ruahkan Pendopo milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur yang terletak di jalur Siliwangi, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur.
Ratusan wanita terutama mereka yang tinggal dalam situasi ekonomi sulit hadir di Pendopo Cianjur guna menyaksikan acara dari program ‘Nyaab Ka Induk’, sebuah inisiatif oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
2. Pegawai Negeri Sipil Diharuskan untuk Melakukan Strategi Kerja Taktis
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menghadirkan terobosan baru dalam lingkup pegawai negeri sipil (PNS) Provinsi Jawa Barat.
Dedi mengharapkan bahwa pekerjaan Pegawai Negeri Sipil harus lebih strategis saat mendukung masyarakat.
Dia mengharapkan pegawai negeri sipil turun langsung ke lapangan dan menuntaskan masalah yang dihadapi oleh warga.
Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Dedi saat menghadiri acara syiar halal bihalal bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) di Halaman Gedung Sate, Bandung, pada hari Selasa (8/4/2025).
Dedi mengamati bahwa sejauh ini Pegawai Negeri Sipil lebih banyak beraktivitas di belakang meja dan kurang sering terlibar secara langsung untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi warga.
“Perlu terjadi perubahan signifikan pada model kerja PNS di Jawa Barat. Mereka tidak hanya harus menjadi pegawai administratif, tapi juga perlu dapat beroperasi secara strategis sambil mendukung warga setempat,” katanya, sebagaimana dilaporkan tersebut.
Kompas.com
.
Dia menggarisbawahi bahwa Aparatur Sipil Negara adalah pelayan publik yang dibayar melalui pajak rakyat, sehingga keterlibatan mereka perlu terasa secara langsung oleh masyarakat yang memerlukan bantuan.
“Dedi menginginkan ASN di Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus strategis, tidak hanya berfokus pada aspek Administrasi,” katanya.
Misalnya, Dedi menyinggung bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pengurusan Izin Usaha harus lebih dari sekadar menghitung angka terkait penanaman modal usaha.
Maaf atas kesalahpahaman tadi dalam menerjemahkan keadaannya; saya akan memperbaikinya dengan benar sesuai permintaan Anda:
Sebagai ilustrasi, Dedi menjelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seharusnya bukan hanya fokus pada pengumpulan statistik berkaitan pemberdayaan wanita dan anak-anak.
“Tetapi sebenarnya, sampai hari ini terdapat masih cukup banyak anak yang meninggalkan pendidikan, dan ada pula yang menjual barang di pinggir-pinggiran jalanan Kota Bandung ketika waktu sekolah,” katanya.
Menurut dia, situasi ini perlu langsung diproses oleh kementerian yang bersangkutan, apalagi mengingat bahwa alokasi dana dalam APBD telah disediakan dan mestinya sudah menciptakan efek baik.
Menurut pendapatku, hal tersebut sama sekali tidak diperbaiki, bahkan tak hanya dari segi Administrasi saja. Di mana-mana berteriak tentang pemberdayaan wanita, namun wanita-wanita disekitar kita justru tidak mendapatkan pemberdayaan yang dimaksud. Inilah salah satu contoh strateginya,” ungkap Dedi dengan tegas.
Dedi pun menggarisbawahi keharusan bagi Pemprov Jawa Barat agar beroperasi dengan efisiensi tinggi dan bertindak sebagai motor penggerak transformasi dalam gaya kerja yang bisa ditiru oleh pemda di kabupaten-kabupaten serta kotamadya lainnya.
Dia menggerakkan semua kepala daerah di Jawa Barat agar keluar dan berada di lokasi, sebab permasalahan yang dialami penduduk tak bisa terpecahkan tanpa bertindak secara langsung di tempat.
Tinggal Pemerintah Provinsinya yang harus lebih efisien, maka kabupaten atau kotanya juga akan mengikuti dengan sendirinya. Kemudian jika Pemerintah Provinsi tersebut strategis, daerah kabupaten atau kota pun akan menjadi strategis pula, seperti yang kita lihat saat ini.
Saat saya tiba di Bekasi, sampai di Bogor, dan masuk ke Kota Bekasi serta Karawang, hari ini para bupati telah memulai upaya mereka dalam mendukung kampanye kebersihan dan lingkungan,” ungkap Dedi.
Selama periode kepengurusan Dedi, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proyek pembangunan selesai dengan cepat.
3. Proyek Layanan Publik Menjadi Bagian dari Masyarakat
Program Pelayanan Publik yang Diluncurkan oleh Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan terhadap warganya.
Dengan program ini, publik akan mendapatkan pelayanan sejak tahap pendidikan dan sosialiasi sampai pada aktivitas rekreasi yang menghibur serta bersifat mendidik bagi masyarakat.
Kegiatan tersebut pasti berhubungan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta petugas yang relevan.
Terkait dengan penyelenggaraan pelayanan umum, beberapa jenis jasa dari departemen lokal telah dijalankan, termasuk Pemeriksaan Kesehatan Tanpa Biaya, Samsat Bergerak, SIM Mobil yang Dipindahkan ke Lokasi Lain, pendistribusian Susu Pasteurized, pencatatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru serta aktifkan Indeks Identitas Pengenal Digital (IKD), dan juga menerima registrasi atau keluhan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional-Karjina (BPJS) dan Perlindungan Tenaga Kerja.
Di samping itu, tersedia juga registrasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan bantuan konsultasi untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ada juga Moyanvet (Mobil Pelayanan Veteriner), program dukungan bagi lanjut usia dan anak yang ditinggalkan, selain penawaran benih secara cuma-cuma.
Bukan hanya itu saja, dalam rilis perdana dari Abdi Nagri Nganjang ka Warga nantinya bakal menghadirkan sebuah pentas hiburan yang mendidik. Di antara acaranya terdapat wayang golek, cerita untuk anak-anak, foto booth, musik Calung Sunda Bobodoran, dan juga kompetisi bagi para anak seperti lomba bernyanyi, membacakan puisi, serta menampilkan keahlian lainnya.
Rencana tersebut menunjukkan bahwa versi perdana akan diselenggarakan pada tanggal 12 April 2025 yang jatuh hari Sabtu di area depan Bale Gedung Pakuan, Bandung, dimulai dari pukul 08:30 Waktu Indonesia Barat.
Pada edisi berikutnya, acara tersebut akan digelar setiap hari Rabu dengan tema tertentu di desa atau kelurahan yang memerlukan campur tangan pelayanan publik.
>>>Perbarui berita terbaru di Googlenews Zenium dot ID
Leave a Comment