Zenium dot ID
– SEMARANG – Pemprov Jateng menyatakan telah mendapatkan berbagai keluhan terkait penugasan guru yang dipekerjakan melalui kontrak atau PPPK (
PPPK
) di wilayah tersebut.
Merespons pengaduan soal penempatan
guru PPPK
, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan pertemuan.
“Belakangan ini ada banyak keluhan mengenai PPPK di berbagai sekolah menengah atas, entah itu disampaikan secara langsung kepada saya atau ke Dinas Pendidikan,” ungkap Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen setelah pertemuan di Kantor Disdikbud Jawa Tengah di Semarang, Rabu (16/4).
Dia menyatakan bahwa dirinya menangani kasus ini dengan prioritas utama karena berbagai keluhan bermunculan, entah itu disampaikan secara langsung atau melalui platform-media online.
“Pada platform seperti Instagram, TikTok, Facebook serta lainnya. Kami telah membahas hal ini dalam pertemuan, mari kita temukan solusinya,” ujarnya.
Dia menyebut dalam pertemuan tersebut, diskusi seputar penyelesaian pemindahan lokasi serta pendistribusian PPPK di Jateng menjadi topik utama; oleh karena itu, perwakilan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng turut hadir.
“Guna relokasi serta pendistribusian untuk para PPKM, kita akan mencari solusi terbaiknya, asalkan tetap sesuai dengan peraturan,” ungkap individu yang dikenal sebagai Gus Yasin tersebut.
Menurutnya, tanggapan dan langkah selanjutnya terkait keluhan tersebut sangatlah vital untuk mencapai visi dan misinya dalam bidang pendidikan bersama dengan Gubernur Ahmad Luthfi.
Satu di antaranya adalah peningkatan standar dan kualitas pendidikan,” demikian ujar anak dari almarhum ulama terkenal KH Maimoen Zubair itu.
Uswatun Khasanah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah menyatakan bahwa ada sekitar 600 keluhan berkaitan dengan penempatan yang tak sesuai dengan permohonan awal.
Pada saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Kepegawaian Daerah sedang bekerja sama erat dengan kementerian yang relevan.
Sampai Selasa (15/4), menurutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) masih mematangkan masalah berkaitan dengan persetujuan untuk mentransfer P3K yang berbeda dari permohonannya itu.
” Kami menginginkan agar izin relokasi tersedia pada minggu ini atau setelahnya paling lama di minggu depan, supaya permohonan tersebut bisa langsung direalisasikan dan para P3K dapat segera memperoleh jadwal serta diposisikan seperti yang diajukan mereka,” ungkapnya.
(antara/jpnn)
Leave a Comment