TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, ILAGA-
Pertumpahan darah sekali lagi menghanguskan konflik di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
Konflik membara antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dengan militer Indonesia atau TNI diduga berlangsung dari hari Minggu malam sampai Senin pagi (26/05/2025). Hal ini merubah beberapa desa di Distrik Laga menjadi tempat peperangan.
Berdasarkan laporan formal dari Markas Utama KOMNAS TPNPB yang disampaikan oleh Mayor Numbuk Telenggen, pertempuran terjadi secara luas di berbagai desa seperti Toanggi I, Toanggi II, Inggernok, Tonggabuma, Kiwogoldima, serta Walenggaru.
Pasukan TPNPB pada kejadian tersebut mendapat dukungan dari grup yang dipimpin oleh Kelenak Murib.
Selama serangan yang terjadi antara pukul 04.00 dan 06.30 WITA, diberitakan bahwa seorang anggota TPNPB tewas.
Namun, TPNPB menyatakan bahwa tak ada korban tambahan dari pihak mereka.
Wali Kota Telenggen pun menyampaikan jika lebih dari 500 anggota tentara Indonesia sudah tersebar di wilayah Distrik Gome Utara untuk melakukan operasi masif yang dibagi ke dalam empat tim. Pihak TPNPB mengklaim bahwa tindakan tersebut bukan saja berfokus pada pihak bersenjata, tapi juga dengan sengaja mendistorsi infrastruktur warga sipil.
Gereja dan Hunian Warga Terbakar Habis
Kekhawatiran besar akibat serbuan militer Indonesia menjadi nyata melalui penghapusan total Gereja Mundirok dan Kiwogoldima, bersamaan dengan beberapa tempat tinggal penduduk setempat yang ikut hancur.
TPNPB menyatakan bahwa tentara Indonesia memakai helikopter dalam serangan udara, selain dari serbuan darat yang tak berkesudahan.
Sebby Sambom, juru bicara dari KOMNAS TPNPB, dengan tegas mengutuk tindakan militer Indonesia yang dianggap telah menyimpang dari aturan hukum kemanusiaan internasional.
Dia menggarisbawahi bahwa penyerangan terhadap tempat-tempat sipil semacam masjid atau gereja serta pemukiman penduduk merupakan pelanggaran yang sangat berarti dan membutuhkan kewaspadaan dari komunitas global.
“Saat ini, Papua berada dalam kondisi darurat militer serta darurat kemanusiaan. Upaya militer yang dilakukan pemerintah Indonesia sudah meruntuhkan kehidupan penduduk setempat di wilayah Papua,” ungkap Sambom melalui pernyataannya secara tertulis pada hari Senin (26/5/2025).
TPNPB menyatakan kesetiaannya untuk tetap bertarung melindungi masyarakat Papua serta memperjuangkan kembali kedaulatan yang mereka klaim sudah diumandakan pada tanggal 1 Desember 1961.
Perjanjian ini diketuai oleh para pemimpin senior dari TPNPB-OPM, di antaranya adalah Komandan Utama Jenderal Goliath Tabuni, Deputi Komandan Mayor Jenisletnan Melkisedek Awom, serta Kepala Staf Umum Mayor Jenisletnan Terianus Satto. (*)
Leave a Comment