PIKIRAN RAKYAT –
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggarisbawahi kepentingan penggunaan
Vessel Monitoring System
(VMS) atau Sistem Pengawasan Kelautan dan Perikanan (SPKP) guna memperkuat keamanan para nelayan serta mengatur legalitas dari hasil tangkapan ikan yang akan di ekspor.
Inovasi teknologi ini tak sekadar berfungsi untuk pemantauan, melainkan juga jadi sarana vital guna meningkatkan keselamatan navigasi dan memperkuat jejak asal muasal barang (traceability).
Di samping itu, sistem tersebut juga menyederhanakan proses dalam mengatasi peristiwa yang terjadi di lautan seperti masalah pada mesin, kecelakaan, atau kapal karam.
VMS Bantu Lindungi Nelayan
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono — biasanya dipanggil dengan nama panggilannya, Ipunk — menyebutkan bahwa VMS memberikan berbagai keuntungan signifikan untuk industri perikanan tangkap. Menurutnya, teknologi tersebut tidak hanya digunakan oleh pihak pemerintahan untuk tujuan pengawasan tetapi juga berguna dalam hal keselamatan para nelayan serta menjadi bukti resmi tentang aktivitas ekspornya.
“Kami mendorong kapal penangkapan ikan, terutama kapal yang berlayar jauh dari pelabuhan asal, agar menyetup dan menggunakan Sistem Pelacakan Kapal (VMS) sebagai sarana keamanan serta bukti transparansi dalam rantai pasok eksportir,” kata Ipunk saat ditemui di Jakarta, Selasa (15/4/2025).
Tanggung Jawab Instalasi Sistem VMS pada Kapal Penyelundupan
Instalasi dan aktivasi VMS sekarang menjadi tanggung jawab wajib untuk kapal nelayan yang telah mengurus izin migrasinya dari wilayah setempat ke tingkat nasional.
KKP menjamin bahwa langkah ini akan dijalankan per tahapan dan ditinjau kembali tiap kuartal untuk memastikan tidak ada gangguan pada kegiatan para pemburu ikan laut.
“Evaluasi dijalankan setiap tiga bulan guna menjamin bahwa pemasangan VMS berlangsung sebagaimana mestinya tanpa mengganggu aktivitas operasional kapal,” jelas Ipunk.
Harga VMS Lebih Terjangkau
Merespons kecemasan mengenai biaya, Direktur Pengendalian Operasi Armada, Saiful Umam, menegaskan bahwa KKP tetap berupaya untuk membuat harga perangkat VMS menjadi lebih murah dan terjangkau bagi semua pihak.
Pada saat ini, telah ada layanan VMS yang menawarkan tarif kurang dari Rp10 juta, mencakup juga biaya langganan (airtime).
Informasi tersebut pun diberitahukan saat diskusi antara KKP dengan Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI), acara itu dilaksanakan di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, pada awal bulan Maret tahun 2025 silam.
Kesadaran Nelayan Meningkat
Dirjen Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, menyatakan bahwa tingkat pemahaman para pengusaha dalam menerapkan praktek penangkapan ikan yang canggih dan ramah lingkungan semakin membaik.
Ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah kapal migran yang secara bertahap mengikuti ketentuan izin dan memasang sistem pemantauan satelit VMS.
“Sekitar 5.190 kapal migrasi saat ini sudah pindah ke izin pusat karena beroperasi melewati batasan 12 mil laut, serta 756 kapal lainnya dengan sukarela menginstal VMS,” ungkap Latif.
Penangkapan Ikan Terukur
Sektor sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah menegaskan janjinya dalam mengatur kembali manajemen nelayan di Indonesia dengan menerapkan Kebijakan Penangkapan Ikan Berkelanjutan (PIT).
Aturan ini dibuat guna memperbaiki kondisi ekonomi para nelayan serta menjaga kelangsungan sumber daya perairan secara berkelanjutan.
Menteri Trenggono menginginkan semua pemain industri penangkapan ikan untuk ikut serta dalam mendukung program ini sebagai upaya kolektif menuju pengelolaan sumber daya perairan yang lebih adil, canggih, dan lestari.
Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Perikanan atau VMS merupakan tahap krusial dalam memodernisasi industri laut dan ikan di Indonesia. Alat teknologi ini tidak hanya menanggapi permintaan akan sistem pantauan yang efektif, tetapi juga berfungsi sebagai sarana utama bagi:
- Menjaga keselamatan para nelayan ketika berada di lautan,
- Menambah keyakinan pasar dalam bidang ekspor, dan
- Mendukung kebijakan manajemen ikan yang berkelanjutan.
Dengan adanya bantuan dari aturan pemerintah, insentif untuk alat-alatnya, serta meningkatnya pemahaman para pengusaha, diharapkan VMS akan mampu berperan sebagai patokan baru dalam sektor perikanan domestik. ***
Leave a Comment