Laporan yang disampaikan oleh jurnalis dari Zenium dot ID, yaitu Silmi Sirati Suailo
MASOHI, Zenium dot ID
Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku Tengah, Alhidayat Wajo, mengharuskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah untuk lebih serius dalam pengembangan infrastruktur pendidikan khususnya sekolah yang berada di daerah perbukitan.
Permintaan tersebut mengikuti respons yang positif dari anggota PDIP terkait dengan usulan untuk membangun sekolah darurat di Negeri Hatuolo, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah.
“Tentang konstruksi sekolah sementara di Desa Hatuolo, Kecamatan Seram Utara, Maluku Tengah, informasinya telah disampaikan kepada saya oleh kepala sekolah guna mendukung warga sehingga proyek tersebut dapat segera direalisasikan,” jelasnya sang politikus.
Meskipun demikian, dia mengakui bahwa dibutuhkan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten untuk memenuhi keperluan dasar warga dalam hal layanan pendidikan tersebut.
“Saya mengharapkan perhatian dari Pemda Maluku Tengah terkait dengan SD dan SMP yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten untuk segera mendirikan sekolah di wilayah Pengunaan, tidak hanya di Hatuolo,” tegas Wajo.
Namun, wilayah-wilayah yang terletak di Pegunungan Seram Utara, Kobi Seram Utara, serta Seti Seram Utara Timur, dan daerah-daerah lainnya yang ada di dataran tinggi juga memerlukan perhatian khusus.
Menurut keyakinan, pendidikan merupakan suatu keharusan utama untuk masyarakat, terlebih lagi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Maluku sangat rendah dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia.
“Maka Pemerintah Kabupaten dan Provinsi bersama seluruh pihak terkait perlu bekerja sama dengan fokus pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia kami; salah satunya adalah persiapan membangun gedung sekolah dan mengatur sumber daya pengajar,” tambahnya.
Di samping itu, dia juga menyinggung tentang fasilitas pendidikan saat menyampaikannya dalam Paripurna DPRD Provinsi Maluku pada tanggal 14 April 2025 yang lalu di hadapan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.
“Kerjasanya antara PemerintahProvinsi dan Pemerintahan Kabupaten perlu harmonis untuk memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku sehingga dapat berkompetisi dengan provinsi lainnya di Indonesia,” demikian penuturan anggota dewan tersebut. (*)
Leave a Comment